Hari Libur, Menhub Menghadap Jokowi Bahas Penurunan Tarif Tol

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaku sudah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi (25/3/2018). Pertemuan tersebut guna membahas kesiapan penurunan tarif tol untuk angkutan barang logistik.

"Bahas jalan tol. Pembahasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, satu, mengapresiasi semua Kementerian Lembaga (K/L) yang sudah membangun jalan tol. Tetapi kita kalau membangun jalan tol itu harus juga meringankan masyarakat," kata Budi Karya saat ditemui usai memberikan sambutan pada HUT Papernusa Ke-1 di BKKBN, Jakarta, hari ini.

Budi Karya menyebut, Jokowi telah mendengar banyak keluhan dari para pengemudi, terutama logistik soal tarif tol yang mahal. Untuk itu, Kementerian Perhubungan diminta untuk mengevaluasi bersama kementerian dan lembaga lainnya.

"Identifikasi dari Pak Presiden ada beberapa kemahalan yang ditanggung oleh truk-truk logistik oleh karenanya kita evaluasi bersama," kata dia.

Dalam hal ini, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu mengatakan, untuk angkutan barang nantinya akan diberi keringanan pajak agar biaya logistik mampu ditekan. Sedangkan untuk klasifikasi bagi truk-truk logistik akan ada perubahan ke depannya.

"Angkutan barang yang paling besar akan turun dua kali, yakni pengklasifikasian turun hingga 40 persen. Sementara pengklasifikasian dari truk-truk logistik diubah. Yang selama ini mahal banget, akan menjadi lebih murah. Contoh di tol di Jawa Timur yang kini dikenakan Rp 180 ribu akan menjadi Rp 90 ribu," Budi Karya menjelaskan.

Dia berharap, dengan kebijakan tersebut, tarif tol dapat turun hingga 20 persen menyusul kebijakan perpanjangan konsesi jalan tol bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Penurunan karena perpanjangan konsesi dan beban pajak sekitar 15-20 persen. Jadi bisa-bisa tarifnya tinggal separuh," ujar Budi Karya.

Kebijakan penurunan tarif tol ini, diakuinya, akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada pekan depan.

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)