Ma’ruf Amin: Yang Islami Itu Bukan Hanya Khilafah

Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin bertekad menekan isu perdebatan ideologi dalam berbangsa. Ma’ruf beralasan, konsentrasi soal ideologi dikarenakan masih banyaknya pihak yang belum menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri pembekalan para calon anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Mercure Ancol, Jakarta Utara.

"Saya akan menerapkan Nawacita Jilid 2. Saya ingin membantu hingga 2024 tidak disibukkan konflik-konflik ideologis. Oleh karena itu, kita harus memantapkan bangsa ini harus utuh, satu. Pancasila merupakan titik temu, kalimatun sawa. Negara ini dibangun berlandaskan UUD 45, ittifaqoot wathaniyah," ujar Ma’ruf Amin, Minggu (2/8/2018).

Dia mengatakan, meski penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tidak otomatis sistem pemerintahan negara adalah khilafah. Sebab, para pendahulu dengan beragam latar agama, suku, sosial, sepakat landasan negara adalah Pancasila dan UUD 1945.

Konsekuensi dari semua itu menurut Ma'ruf, sistem khilafah dengan sendirinya akan ditolak di Indonesia. Menurut dia, tertolaknya sistem khilafah dikarenakan telah menyalahi kesepakatan tentang landasan negara.

"Kenapa khilafah ditolak di Indonesia, apa (khilafah) tidak islami? Islami. Tetapi yang islami itu bukan hanya khilafah, kerajaan juga islami, makanya ada Kerajaan Saudi. Bagi kita umat Islam, memang bukan negara Islam tapi negara kesepakatan. Ada yang sebut daarul ahdi, ada yang sebut daarul miitsaq, oleh karena itu Islam Indonesia adalah Islam kaaffah ma’al miitsaq," jelas Ma'ruf Amin.

* Saksikan keseruan Upacara Penutupan Asian Games 2018 dan kejutan menarik Closing Ceremony Asian Games 2018 dengan memantau Jadwal Penutupan Asian Games 2018 serta artikel menarik lainnya di sini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Bakal Calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo.

Let's block ads! (Why?)