KPK dan Istana Soroti Korupsi Sektor Pertanian

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius pada potensi korupsi di sektor pertanian dan pangan. Sebab, sektor tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Sektor pangan memang menjadi perhatian serius. Dalam penindakan dan pencegahan, KPK masuk pada sektor yang kami pandang sangat terkait hajat hidup orang banyak," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/7/2018).

Sektor pertanian dan pangan juga menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Joko Widodo alias Jokowi dan Jusuf Kalla. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, kajian yang dilakukan KPK terhadap sektor tersebut kerap digunakan dalam kebijakan pemerintahan.

"Sudah berapa kali kajian KPK digunakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di pertanian," kata Johan yang pernah menjadi Juru Bicara KPK.

Johan mengatakan, Presiden Jokowi bakal tegas dalam korupsi di sektor pertanian.

Dia juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak sama sekali menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Menurut Johan, Jokowi kerap menyinggung dalam sidang kabinet agar para menteri tak terlibat tindak pidana korupsi.

"Langkah lain untuk mengurangi korupsi dengan membenahi sistem dan menutup celah terjadinya korupsi. Peraturan Menteri Pertanian yang dibatalkan dan direvisi di tahun 2017 itu salah satu upaya untuk mengurangi (terjadinya korupsi)," kata Johan.

Sebelumnya, Pimpinan KPK Periode 2011-2015, Zulkarnaen menyebut pemerintah harus memperhatikan kerawanan potensi korupsi di sektor pertanian, khususnya di bidang pangan. Menurut Zulkarnain, KPK tidak bisa sendiri dalam menangani persoalan sektor pangan atau pertanian yang memiliki banyak celah korupsi.

"KPK tidak bisa sendiri, harus menggandeng semua. Terutama kepala negara dan kementerian lembaga terkait," kata Zulkarnaen.

Menurut Zul, panggilan Zulkarnaen, korupsi yang terjadi di sektor pertanian dan pangan akan berdampak besar bagi para petani. Hal tersebut jelas akan membuat kesejahteraan para petani kian menurun. Alhasil, tujuan mencapai kemakmuran di Indonesia sulit tercapai.

Rawannya korupsi di sektor pertanian juga sempat dijabarkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Menurut Samad, banyaknya pejabat yang dijerat KPK lantaran melakukan penyelewengan anggaran di sektor pertanian menunjukan sektor ini masih rawan korupsi.

Mantan Komisioner KPK lainnya, Bibit Samad Rianto juga sepakat sektor pertanian rawan di korupsi.

"Kalau menurut saya, semua bidang itu ada korupsinya, cuma saja ada yang mencuat ke permukaan ada yang enggak. Ada yang tergangkap, ada yang tidak," kata pria yang kini menjadi Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat PT PLN di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Let's block ads! (Why?)