Hasil Audit BPK Bisa Jadi Bahan RI Negosiasi Harga Saham Freeport

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, PT Freeport Indonesia belum menindaklanjuti hasil audit BPK terkait penggunaan hutan dan pembuangan limbah atas kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Anggota BPK, Rizal Djalil‎ mengatakan sejak 333 hari hasil audit dikeluarkan dan sampaikan ke DPR maupun kementerian terkait, belum ada iktikad dari Freeport Indonesia untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut.

"Terkait dengan Freeport 333 hari sejak BPK mem-publish laporan ini ke publik, yang sebelumnya sudah kami sampaikan ke DPR pada kementerian terkait untuk mengingatkan kembali latarbelakang pemeriksaan," kata Rizal seperti dikutip di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Dalam hasil audit yang termaktub dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2017 disebutkan, pengelolaan pertambangan mineral pada Freeport Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

"Jadi semua peraturan terkait regulasi dengan hutan suaka alam dan sebagainya, tidak ada suaka alam yang dikecualikan semua harus menaati peraturan‎," ucap Rizal.

‎Rizal mengungkapkan, dalam hasil audit tersebut ada dua hal yang dilanggar oleh PT Freeport Indonesia. Pertama adalah penggunaan hutan lindung dan kedua, pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan. Namun, sampai saat ini, Freeport Indonesia belum menanggapi hal tersebut.

"Dari pemeriksaan BPK yang sangat komprehensif ini tentang lingkungan ada dua hal. Pertama penggunaan hutan lindung melanggar hukum, dan kedua, pengolahan limbah oleh Freeport Indonesia tidak sesuai aturan," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)